PETUGAS KPPS SUBUH CIBODAS

Pak Wahyudi 49 tahun, guru honorer SD Negeri 03 Cibodas. Gaji honor 1.7 juta sebulan dari sekolah, plus 500 ribu dari les tambahan di rumah. Pemilu kali ini, kelima kalinya dia jadi petugas KPPS — kelompok penyelenggara pemungutan suara — di TPS 14, sekitar 200 meter dari rumahnya.

Honor: 1.2 juta untuk satu hari kerja resmi, plus dua hari persiapan (200 ribu per hari) dan satu hari pasca-pencoblosan (200 ribu). Total: 2 juta untuk siklus penyelenggaraan.

Pukul setengah lima pagi Pak Wahyudi sudah di TPS, bersama enam petugas lainnya. Setting tempat: bilik suara, meja, kursi pemilih, daftar hadir, kotak suara empat warna untuk DPR-DPD-DPRD provinsi-DPRD kabupaten. Plus surat suara 1.247 lembar yang harus dihitung ulang sebelum pukul tujuh.

Pukul tujuh TPS dibuka. Pemilih pertama Pak Sumardi, pensiunan PLN, datang dengan sepatu kets putih dan kemeja batik. Pukul delapan pagi sudah 70 pemilih masuk. Pukul satu siang 600. Pukul satu siang TPS resmi tutup — sesuai jadwal — dengan total 982 pemilih yang hadir.

Lalu mulai penghitungan.

Penghitungan suara di TPS 14 selesai pukul sembilan malam. Rekap formulir C1, foto, kirim ke koordinator kecamatan. Lalu antar kotak suara ke kelurahan. Lalu pulang pukul dua dini hari.

Yang Pak Wahyudi tahu setelah lima kali jadi KPPS: hari pemungutan itu paling panjang dalam hidup orang biasa di Indonesia. 22 jam berdiri, duduk, menghitung, mencatat, foto, kirim. Kalau ada satu suara meragukan, harus diputuskan bersama tujuh petugas — kadang debat 15 menit untuk satu coretan.

Pak Wahyudi tidur sampai siang esok harinya. Istri tidak membangunkan.

Dua hari kemudian, sebagaimana lima kali sebelumnya, hasil di TPS 14 — yang dia hitung dengan tangan — tidak persis sama dengan yang muncul di rilis akhir KPU.

Selisih kecil. Tapi ada.